Turki dan Irak Sepakati Pakta Militer Lawan Separatis Kurdi

3 months ago 48
ARTICLE AD BOX

Jakarta -

Turki telah menyetujui pakta kerja sama militer dengan Irak. Keduanya sepakat untuk memerangi gerakan separatis Kurdi.

"Kami akan meningkatkan kerja sama kami ke tingkat tertinggi berkat pusat komando dan pelatihan bersama yang termasuk dalam perjanjian ini," kata Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan setelah bertemu di Ankara dengan mitranya dari Irak Fuad Hussein.

Ia menyambut baik "meningkatnya kesadaran Irak tentang PKK".

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Partai Pekerja Kurdistan, atau PKK telah terlibat dalam pemberontakan bersenjata yang terus-menerus terhadap Turki sejak tahun 1984.

Disebut sebagai "organisasi teroris" oleh Turki, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, PKK memiliki pangkalan di Irak utara tempat mereka melancarkan serangan ke Turki.


Hussein mengatakan kehadiran pasukan PKK di Irak utara menimbulkan "bahaya bagi wilayah Kurdistan dan kota-kota Irak lainnya" dan menimbulkan ancaman bagi masyarakat Irak.

Wilayah Kurdistan utara Irak membentang di sepanjang perbatasan dengan Turki.

"Pemerintah Irak telah memutuskan untuk menambahkan PKK ke dalam daftar partai terlarang," tambahnya.

Hussein mengatakan bahwa selain memerangi organisasi militan, diskusi tersebut juga menyentuh pengamanan perbatasan mereka terhadap penyelundupan dan migrasi ilegal.

Pakta tersebut mengikuti tanda-tanda mencairnya hubungan antara Ankara dan Baghdad, yang telah tegang oleh operasi militer Turki terhadap PKK di Irak utara.

Mengklaim perlu mengamankan perbatasannya dengan tetangga selatannya, Turki meluncurkan Operasi Claw-Lock pada April 2022.

Pada 13 Juli, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengumumkan operasi tersebut akan segera berakhir.

Erdogan melakukan kunjungan pertamanya ke Baghdad sejak 2011 pada April tahun ini.

Kementerian luar negeri Turki mengatakan pusat koordinasi keamanan bersama akan didirikan di Baghdad dan pusat pelatihan dan kerja sama bersama di Bashiqa dekat kota Mosul di Irak utara.

Hussein dari Irak mengatakan komisi gabungan permanen juga akan dibentuk di Turki. Ia mengatakan kerja sama antara kedua negara tetangga telah "mencapai tingkat tinggi" dan menggambarkannya sebagai "terobosan bersejarah".

Hussein menambahkan bahwa gagasan keamanan juga mencakup isu-isu seperti perdagangan, energi, transportasi, pertanian, dan air.

(aik/aik)

Read Entire Article